BANGAI.ID, JAKARTA -- Pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dinilai sebagai bentuk sikap anti pemerintah, karena gerakan tersebut seperti melakukan "perlawanan" dengan bertopeng demokrasi terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis (RNA) 98, Sayed Junaidi Rizaldi (SJR) mengatakan, dilihat dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut bisa dilihat sepak terjangnya selama ini dan bagaimana sikapnya kepada pemerintah.
"Saya melihat, ada semacam upaya membuat perlawanan kepada pemerintah. Kalau dibilang gerakan moral, tentu diinisiasi oleh para deklarator dari orang-orang yang berasal dari berbagai macam faksi atau kelompok yang ada di rimba politik ini . Tapi ini bisa kita lihat para inisiatornya kebanyakan pihak yang kalah Pilpres, dan yang power syndrome," ujar Sayed, Senin (30/8/2020).
Ia menilai, pembentukan organisasi tersebut menjadi sebuah tindakan dari hasil kekecewaan dan tindakan dari hasil kegagalan sehingga membentuk sebuah organisasi itu.
"Dalam konteks demokrasi memang betul yang dibutuhkan adalah pihak yang kritis, karena civil societynya harus dikuatkan. Tapi mereka ini dari barisan sakit hati, ada juga yang dipecat dari jabatan bumn, pokoknya iklim politik dibuat untuk tidak sehat. Tapi rakyat Indonesia tentu lebih cerdas lah. Saya juga yakin, organisasi seperti ini juga akan menjadi gerakan politik lihat aja nanti," tukas lulusan pasca politik UI ini.
Kehadiran organisasi tersebut dikatakannya juga memberikan ketegasan antara A dan B. Menggunakan nama KAMI seolah-olah ingin membuat jarak ada keangkuhan di situ.
"Kami itu kan berarti kan maksudnya kau bukan bagian dari kami kalau kata jamaknya Kita baru penyatuan kau dan aku. Pilihan Kami itu sudah tidak mencerminkan jati diri bangsa ini dengan budaya gotong royongnya. Bagaimana bisa kita katakan ini tujuannya baik untuk bangsa dan negara, dari namanya saja sudah melakukan bataa demarkasi yang jelas, antara situ dan sini. Menurut saya ini tidak masuk dalam sebuah parameter demokrasi yang baik," paparnya.
Dari latar belakang kehadiran para inisiator KAMI dikatakan Sayed juga berasal dari pihak yang pernah berkuasa, namun dalalm pemerintahan kali ini tidak dilibatkan.
"Mereka berkuasa sebelumnya, ada yang jadi menteri, jadi komisaris, ada juga mereka yang dari panglima TNI, ketika sudah tidak berkuasa dan sudah pensiun, tapi masih merasa sehat, energi tidak dipakai pada pemerintahan ini, kemudian mencari cara bagaimana diakui oleh masyarakat, itu sebenarnya," papar aktifis 98 ini.
Menurut Sayed, tetap saja di dalam organisasi tersebut ada semacam elite yang mengatur, yang menentukan arah kebijakan yang diambil.
"Kalau tujuannya betul baik, mengapa merumuskan hal yang menentang bukan memberikan saran atau solusi agar Pemerintah kita bisa bekerja dengan baik, bukan malah mempengaruhi orang untuk membenci. Benar juga beberapa pakar mengatakan kalau seandainya mau berkuasa, tunggu saja nanti Pemilu lagi. Kalau mau bikin partai, nggak usah terlalu banyak muter-muternya seperti itu," sindirnya. (*)
.jpeg)
.jpeg)
