BANGAI.ID, PEKANBARU - Kordias Pasaribu SH, MSi, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Riau mengatakan menjelang pemilu 2024 ini berbagai cara kotor dilakukan politisi yang tidak terima atas prestasi yang telah dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kader partai lambang banteng moncong putih itu untuk membangun Indonesia.

Selain itu juga, ada juga upaya memecah belah soliditas PDI Perjuangan dengan maksud untuk memisah-misahkan kader atas kepemimpinan Ketua Umum PDI-P, Prof Dr Megawati Soekarnoputri.

Kordias Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Riau periode 2014-2019 ini, mengatakan bahwa panggung pemilu 2024 ini bukan kali pertama bagi PDI Perjuangan.

"Panggung ini untuk lebih menjelaskan kepada rakyat bagaimana ibu Mega akan membuat keputusan yang lebih mementingkan kepentingan bangsa dan rakyatnya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi untuk kelompok atau pun golongan tertentu untuk meraih kekuasaan " ungkap Dias panggilan akrab Kordias Pasaribu.

Karena dibeberkan Dias, sosok Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan figur yang sudah terbiasa dan terlatih melewati semua proses masa yang sulit sebagai seorang negarawan.

"Perjalanan karir politik ibu Mega sudah teruji, ditempa sejak zaman represif dan kelam orde baru era Soeharto, bahkan disudutkan dengan isu gender sekalipun, "ujar Dias.

Hajjah Megawati Soekarnoputri, Presiden ke V RI juga, ungkap Dias bukan pula sosok yang ambisius untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara kotor apalagi sampai memecah belah persatuan bangsa.

"Ibu Mega itu seorang negarawan, meskipun PDI Perjuangan pemenang Pemilu pada 2014 dan 2019, dan ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan tempat kepada bapak Ir Haji, Joko Widodo (Jokowi) memimpin bangsa ini selama dua periode ini. Coba bandingkan partai penguasa sebelumnya berapa menterinya,"ungkap Dias.

Diungkapkan Dias, Megawati Soekarnoputri semasa menjadi Presiden RI ke-V juga telah mampu melahirkan produk undang-undang yang dirasakan rakyat Indonesia hingga saat ini. 

Dicontohkan Dias, kebijakan semasa Presiden Ri ke-V, Megawati saat itu melahirkan undang-undang bahwa anggaran kesehatan dan pendidikan dalam mata anggaran baik APBN dan APBD harus diutamakan, kemudian peraturan pemilu ditangan rakyat atau pemilihan langsung yang terjadi saat ini.

Dan tidak kala penting lagi ketika menjabat ketua partai yang mendapatkan tiket untuk mencalonkan Presiden (Capres) tapi malah tidak dipakai karena mendengarkan dan mengutamakan kepentingan rakyat sehingga Hajjah Megawati memutuskan mencalonkan Ir Haji Joko Widodo (Jokowi) hingga 2 periode.

"Malah partai yang menghujat sebelumnya ikut bergabung mendukung kepemimpinan Pak Jokowi " ujarnya.

Artinya, tegas Dias, percuma saja bikin Tagar #MegaDikudeta yang sempat trending di media sosial Twitter. Dimana sebelumnya tagar tersebut muncul pada Kamis (27/10/2022). 

Tagar tersebut berisi cibiran kepada Ketua Umum PDI-P Hajjah Megawati Soekarnoputri. Selain itu juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDI-P di tahun 2024.

"Salah lawan jika ada pihak mau acak-acak kader Banteng pakai tagar tersebut, nggak berkualitas cara kompetisinya, bisa dikatakan cara kampungan, pihak yang mau acak-acak PDI Perjuangan itu,"ujar Kordias.