RIAUBERKABAR COM, PEKANBARU - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Senin (2/12/2024) malam, diminta diusut tuntas dan menjadi warning bagi semua pihak di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hal ini dikatakan Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru, Kasir, politisi PKB ini meminta pengusutan tuntas kasus yang menjerat Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru ini, penyelidikan harus dilakukan hingga ke akar untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.

Apalagi lanjut Kasir, yang terpenting saat ini akan terjadi masa peralihan kekuasaan dan harus menjadi momentum dan peringatan keras bagi para kepala daerah terpilih pasca Pilkada November 2024 yang akan dilantik pada Februari 2025 mendatang

"OTT ini harus menjadi peringatan, warning, terutama bagi kepala daerah yang akan dilantik pada Februari 2025. Kegiatan yang menggunakan anggaran daerah harus dilakukan dengan benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok,"ujar Kasir.

Mantan politisi Hanura ini juga mengingatkan penyalahgunaan wewenang dapat berujung pada tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk menindak tegas segala bentuk korupsi.

"Jika instruksi Presiden benar-benar dijalankan, Riau bisa menjadi wilayah yang bersih dari korupsi. Ini momentum untuk perbaikan, kepala daerah harus berhati-hati dan cermat dalam menjalankan tugasnya,"ujarnya.

Sebagaimana diketahui Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa terjerat Operasi Tangkap (OTT) KPK, Senin (2/12/2024) malam. Ia menjadi satu dari beberapa orang yang terjerat dalam OTT KPK RI di Kota Pekanbaru.