Sebab, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, beberapa minggu lalu sudah menjanjikan memberi ruang audiensi dengan mahasiswa, terkait rencana pembentukan Pansus Defisit Rp 1,76 T.

“Kemarin Pak Kaderismanto, Ketua DPRD Riau, menjanjikan bahwa akan digelar RDP dengan mahasiswa di minggu pertama Agustus, atau setelah Kongres PDIP, tapi sampai hari ini kami tidak dapat kabar apapun," ujar Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Riau, Febriansyah, Senin (11/8/2025).

Senada dengan Febri, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasionalisme Indonesia (GMNI) Riau, Teguh azmi, menegaskan, defisit APBD Riau bukan hanya angka di atas kertas, tetapi telah memukul pembangunan daerah, menghambat layanan publik, dan bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Semakin lama ditunda, semakin besar risiko yang harus ditanggung masyarakat. DPRD jangan menunggu situasi ini memburuk, karena rakyatlah yang akhirnya menanggung beban,” tegasnya.

Cipayung Plus Riau, lanjutnya, akan terus mengawal proses pembentukan Pansus hingga benar-benar terbentuk dan bekerja. 

Jika DPRD tidak kunjung menepati janji, ia mengisyaratkan kemungkinan aksi turun ke jalan sebagai bentuk tekanan publik.

“Kami ingin masalah defisit ini dibongkar secara transparan. Betul-betul transparan dan melibatkan berbagai elemen. Siapa pun yang lalai harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang ugal-ugalan ini,” pungkas Teguh.(*)