Menurutnya, wilayah yang dinilai tepat untuk dijadikan pusat pemerintah adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

"Kalau mau dipindah ke luar Jawa saya rasa paling tepat ke Palangkaraya. Karena wacana Palangkaraya sebagai sebuah Ibu Kota sudah ada sejak Zaman Bung Karno dulu, kalau tak salah 1950-an," ujarnya. Seperti dilansir dari cakaplah.com,Senin (29/4/2019).

Ia melanjutkan, Palangkaraya merupakan kota yang terlepas dari dialektika pembangunan tata ruang jajahan Hindia Belanda, atau dengan kata lain murni rencana pembangunan tata ruang Republik.

"Ya sejak Bung Karno meresmikan tugu di Pasar Pahandut, Palangkaraya di situlah sesungguhnya tata ruang ala Republik yang menekankan tata kota egaliter sedang dibangun oleh Bung Karno" tambahnya.

"Jalan-jalan di Palangkaraya besar dan lurus-lurus ini erat kaitannya dengan pandangan geostrategis Bung Karno dan di masanya bisa dilalui pesawat jet tempur Mig. Apalagi Palangkaraya dibangun dengan visi sebagai pusat konektivitas di mana letak kota adalah di tengah-tengah wilayah NKRI," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah soal pematangan rencana perpindahan ini, Anton menyebutkan bahwa peran Bappenas harus diperkuat.

"Bappenas harus bisa menjadi pusat dari segala ide dan aktif dalam menggalang semua rencana detail mulai dari persiapan, pergerakan, sampai penempatan instrumen-instrumen kelengkapan Ibu Kota negara," tutupnya. (*)