BANGAI.ID, JAKARTA - Utang luar negeri Indonesia (ULN) periode Agustus 2018 tercatat US$ 360,7 miliar atau jika dikonversikan ke mata uang dalam negeri sebesar Rp 5.410 triliun dengan kurs yang digunakan Rp 15.000.

Dari jumlah Rp 5.410 triliun apakah hanya utang pemerintah Indonesia?

Mengutip laporan statistik utang luar negeri (SULNI) yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) jumlah ULN tersebut terbagi menjadi dua, yakni utang pemerintah dan bank sentral US$ 181,3 miliar atau sekitar Rp 2.719 triliun dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 179,4 miliar atau setara Rp 2.691 triliun.

"Secara bulanan, posisi ULN pemerintah tercatat meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya. Ini karena adanya net penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor asing," tulis keterangan resmi BI, dikutip Selasa (16/10/2018).

Penarikan pinjaman itu antara lain berasal dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung program yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, pemerintah telah melunasi satu seri SBN dalam denominasi Yen Jepang yang jatuh tempo pada 13 Agustus 2018.

"Pemerintah senantiasa memastikan semua kewajiban ULN yang jatuh tempo dapat dibayarkan secara tepat waktu dan menjamin tidak terjadi gagal bayar," tulis laporan tersebut, seperti dilansir dari detik.com, selasa(16/10/2018).

Perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34%. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.

Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada periode laporan tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,8% dari total ULN. BI dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.(*)