BANGAI.ID, PEKANBARU -- Untuk mempelajari implementasi program sekolah gratis, Forum Komite SMA, SMK, SLBN Provinsi Riau melakukan studi banding ke DKI Jakarta dan Bandung, dari tanggal 11 sampai 13 November 2018.

Ketua Umum Forum Komite SMA, SMK, SLBN Provinsi Riau, Delisis Hasanto mengatakan, dari hasil studi banding tersebut, pihaknya mengetahui, bahwa Pemprov DKI sudah melaksanakan program belajar wajib 12 tahun dengan biaya pendidikan gratis, atau di tanggung oleh Pemerintah. 

Dikatakan Delisis, silaturahmi mereka dengan Disdik DKI Jakarta, rombongan studi banding dari Riau di sambut oleh Junaidi, selaku Kasi Humas, yang didampingi oleh beberapa staf ahli di lingkungan Disdik DKI Jakarta. Pada pertemuan dialog tersebut, banyak informasi penting yang didapat oleh pihaknya. 

"Sebagian besar bersumber dari APBD, dimana DKI sudah menganggarkan 25,6 persen atau Rp 19 triliun untuk pendidikan dari total APBD Rp 77 triliun, dengan indek rasio kebutuhan anak didik 8,600.000 pertahun per siswa. yang bersumber pada BOSNAS dan BOP atau BOSDA," kata Delisis melalui pers rilisnya, Rabu (14/11/2018).

Ditambahkannya, di DKI sudah didukung oleh sumberdaya yang baik, mulai dari regulasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan baik, semua sistem sudah memanfaatkan IT yang terintegrasi dengan sistem, termasuk sistem transaksi non tunai. 

Pihaknya kemudian diajak untuk melihat implentasinya, dan diarahkan berkunjung ke SMAN 1 dan SMKN 27 Jakarta pusat, sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandung. 

Kemudian pada hari Selasa (13/11) rombongan studi banding berangkat ke Bandung, mereka diterima oleh Disdik Provinsi Jawa Barat, yang disambut oleh Hendra Sumantri selaku Kabag Perencanaan dan Budi selaku Kabid Guru dan Tenaga Kerja (GTK), serta unsur kepala sekolah SMA, SMK, SLBN, di lingkungan pemerintahan Jawa Barat.

"Dari silaturahmi dan dialog tersebut, diketahui, bawasanya pembiayaan program sekolah, salah satunya bersumber dari masyarakat, melalui komite sekolah, yang disebut dengan iyuran awal masuk sekolah," ujarnya. 

Selain itu, di Jawa Barat juga menggratiskan untuk setiap anak miskin, dengan persyaratan yang berlaku. Supaya tidak meninbulkan presepsi yang berbeda di masyarakat. 

"Pemprovnya menerbitkan surat edaran ke setiap sekolah dan akan diperkuat dengan Pergub, yang saat itu draftnya presentasikan pada kami," imbuhnya. 

Ditambahkannya, hasil studi banding tersebut menjadi penting buat pihaknya untuk bahan evaluasi sistem pendidikan di provinsi Riau, apalagi dikaitkan dengan rencana pendidikan gratis oleh pemerintah provinsi Riau yang akan datang.

"Sehingga ekosistem pendidikan dapat berjalan dengan baik, dan tidak menimbulkan kegelisahan dan ketakutan bagi penyelenggara sekolah, Kepsek dan komitenya," ucap Delisis Hasanto. 

Delisis menjelaskan, forum komite tersebut merupakan sebuah wadah masyarakat yang peduli dengan pendidikan, yang terdiri berbagai unsur elemen masyarakat di Provinsi Riau.  (*)