BANGAI.ID, PEKANBARU -- Jelang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru, pemerintah diingatkan agar memperhatikan berbagai hal dan banyak aspek demi efektifitas pemberlakuan PSBB tersebut, terutama untuk kebutuhan masyarakat.

Pakar Ekonomi dari Universitas Pelita Indonesia Pekanbaru, Peri Akri mengatakan, yang utama, pemerintah harus memastikan cadangan sembako aman. Selanjutnya, pasokan air bersih, dan juga listrik dipastikan aman.

"Selain itu, juga harus perkuat kuota internet, saluran TV aktif, keamanan terjaga, dan juga penerapan denda bagi yang tidak taat dan dipergunakan untuk memaksimalkan operasional PSBB," kata Akri melalui rilisnya, Senin (13/4/2020).

Dikatakannya, hal tersebut berlaku untuk semua kalangan, atau paling tidak untuk kelas menengah kebawah. Sedangkan khusus bantuan sembako, dikatakan Peri Akri, sebaiknya diantarkan rumah ke rumah.

"Sedangkan terkait air, listrik, dan internet, disesuaikan detail tekhnisnya dengan cara kebijakan pemerintah," ulasnya.

Untuk kalangan atas seperti pengusaha, dikatakannya diberikan insentif dalam bentuk kebijakan regulasi, agar dunia usaha tetap bertahan dan berkelanjutan.

"Mari kita konsisten dengan komitmen dalam memaknai episode hidup disituasi pandemik ini. InshaaAllah badai pasti berlalu," tuturnya.

Bagi yang berkemampuan secara ekonomi ia menyarankan agar pola konsumsi dalam berbelanja tetap diupayakan senormal mungkin, agar mekanisme harga pasar tetap kondusif.

"Pasar tradisional, maupun modren, waktunya juga harus menyesuaikan dengan pelaksanaan protokol dan PSBB. Layanan publik tetap beroperasi dengan waktu khusus dan SOP yang linier dengan protokol," jelasnya.

Ia juga mengimbau agar pemerintah juga mewajibkan tutup hiburan malam, seperti diskotik, karaoke, warnet dan sejenisnya.

"Tidak lupa insentif khusus untuk UMKM dan industri kecil. Juga aparat keamanan seperti Polri, TNI Satpol PP, Satpam dan RT, RW harus ada insentif khusus. Jika diperlukan geser semua posko anggaran untuk mendukung hal itu," paparnya.

Dia menambahkan, struktur perekonomian saat ini masih didominasi sektor UMKM hingga 70 persen lebih. Jika tidak disikapi dengan baik dan benar, bisa berdampak luas terhadap sosial ekonomi, dan endingnya chaos.

"Karena itu, kita juga minta agar jalur koordinasi antara Pemprov dan Pemko harus jelas, agar ada sinergi yang efektif terhadap situasi ini," tutupnya. (Rls)