Menurut dia, untuk walikota dan wakil walikota, kendaraan dinas memiliki jenis dan spek tertentu. Hal ini disampaikan Isa dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (8/4/2025).

"Itu secara aturan. Kalau prosesnya, itu kan sudah di anggarkan pada penyusunan APBD 2025 di bulan September 2024. Kemudian pembeliannya pada awal Februari 2025 itu sebelum Walikota dan Wakil Walikota dipilih dan dilantik," terang Isa.

Soal mobil jenis Alphard yang dipesan, dan saat ini sudah menjadi milik Pemko Pekanbaru, kendaraan jenis tersebut bukan lagi barang mewah di tatanan pemerintahan. Bahkan kata dia, hampir seluruh kepala daerah menggunakan kendaraan jenis tersebut bahkan lebih.

"Coba saja lihat semua kepala daerah. Hampir semuanya pakai Alphard. Bahkan ada yang lebih secara spek dan harga. Tak mungkin walikota defenitif kita menggunakan mobil yang tidak layak, menggunakan mobil yang lebih jelek dari kepala dinas," tuturnya.

Saat ini, sepengetahuannya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho masih menggunakan mobil pribadi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bahkan Wakil Walikota Markarius masih menggunakan mobil dinas lama.

"Kemarin saya saat rapat bersama di Tenayan (komplek kantor Walikota) dan mau salat ke masjid, saya sempat sama Wawako naik mobil dinas Alphard yang lama itu. Ternyata pintunya sudah macet-macet," imbuhnya. 

Lebih jauh disampaikan Isa, pada masa penyusunan APBD 2025, penyusunan APBD dilakukan TAPD dibawah kepemimpinan Pj Wako Risnandar. Selain mobil dinas walikota, saat itu diketahui juga dianggarkan pembelian mobil dinas untuk pimpinan DPRD. 

"Sedikit saya menjelaskan mobil dinas pimpinan DPRD yang ada itu juga sudah di susun dan di sahkan DPRD masa periode sebelumnya," sambungnya. 

Awalnya, Isa dan pimpinan yang lain (Wakil ketua) sudah sepakat saat Bimtek Adeksi di Jakarta untuk menunda pengadaan mobil dinas   pimpinan DPRD. Ini menimbang kondisi keuangan saat itu.  

"Kesepakatan itu saya sampaikan kepada Sekwan dan Pj Walikota saat itu Pak Roni Rahmat via WA dan Pak Pj setuju dan berterima kasih atas keputusan penundaan itu," tuturnya.

Namun laporan dari sekwan untuk Ketua DPRD masih bisa di cancel proses nya. Akan tetapi, untuk Wakil Ketua tak bisa di cancel karena sudah di pesan.

"Jadi sampai sekarang saya masih menggunakan mobil dinas lama tahun 2017 dan hanya 1 unit mobil saja. Kami berharap mobil dinas ini tak jadi polemik dan kita fokus urus pembangunan Kota Pekanbaru, penanganan sampah, banjir dan jalan berlubang," harapnya.