Sebelumnya, masa kepemimpinan Bupati terpilih Meranti H Muhammad Adil periode 2020 dan berakhir pada bulan April tahun 2023 akibat tersandung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. H Asmar pun melanjutkan sisa jabatan politiknya sebagai Plt Bupati dengan melakukan pemulihan dan pembenahan.

“Untuk sampai saat ini kita masih sebagai Plt belum definitif. Jabatan ini kan amanah, kita sebagai Pelaksana tugas tetap berpedoman pada Undang Undang dan Program kerja yang sudah disahkan bersama DPRD,” kata Asmar memulai.

Demikian disampaikan langsung oleh H Asmar saat dijumpai media ini di kediamannya, Senin (13/05). Menurut Asmar selama menjabat sebagai Plt Bupati Meranti memang ada keterbatasan kebijakan dan wewenangnya selama berstatus Pelaksana tugas.

“Awal menjabat secara bertahap saya berusaha menyelesaikan persoalan yang urgent karena ini menyangkut hajat orang banyak. Kita sama mengetahui adanya kebijakan pemberhentian Honorer, pengurangan gaji, pembiayaan hutang daerah, alokasi Dana Desa dan stabilitas isu sosial,” sebut Asmar.

Dikatakan Asmar, Pemulihan kita lakukan agar stabilitas masyarakat kembali kondusif, aman dan nyaman. Kebijakan One Way kita cabut, Honorer kita kembalikan kepada rutinitasnya untuk bekerja di Pemerintahan terutama petugas Kebersihan.

Perlahan Asmar juga merealisasikan pembayaran 12 bulan Dana Desa setelah tujuh tahun Pemerintah Desa hanya menerima 10 bulan, serta nominal gaji honorer kembali normal setelah disahkannya APBD tahun 2023.

“Kita juga sedih, dengan gaji 780.000 tentu tidak mencukupi kebutuhan perorang apalagi yang sudah bekeluarga. Alhamdulillah tahun 2023 bisa stabil lagi dan menyesuaikan tingkat Pendidikannya,” ucap Asmar.

Sisa waktu yang ada dimanfaatkan betul oleh Plt Bupati Asmar dengan melakukan koordinasi baik vertikal maupun lintas sektoral, melakukan peninjauan infrastruktur, tempat ibadah, sarana dan prasarana dan lainnya.

Saat diwawancarai tentang infrastruktur, Asmar menjelaskan bahwa membangun Meranti ini harus dimulai dari peninjauan langsung ke lapangan sehingga kita tau betul skala prioritas yang akan dibangun. Bukan hanya pembahasan diatas meja atau diatas kertas.

" Ya, kita lihat langsung sebelum dibangun dan saya juga meminta untuk dibenahi kepada OPD terkait. Pembangunan tidak akan maksimal tanpa pemerataan, namun pemerataan perlu skala prioritas agar mengurangi ketimpangan akses infrastruktur,” ujarnya.

Menurut purnawirawan polisi itu menjelaskan, Ia punya niat dan semangat untuk terus melanjutkan cita cita pejuang Pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti.

" Kita ingat kembali histori pemekaran, Meranti inikan terdiri dari tiga pulau besar Merbau, Rangsang dan Tebing tinggi. Kedepannya kita berusaha untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan antar tiga pulau ini baik itu dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial,” terangnya.

“Insyallah, jika Allah menghendaki melalui pilihan masyarakat untuk melanjutkan amanah. Saya sudah menerima masukan dari berbagai pihak dan akan dirampungkan dalam Visi Misi kedepannya untuk Meranti lebih baik lagi,” ujar Asmar.(*)