BANGAI.ID, PEKANBARU - Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya ungkap kalau saat ini Provinsi Riau memang sangat bergantung kepada Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang dialirkan dari Pemerintah Pusat.

Namun kata Yan, mesti diingat bahwasanya semenjak sepeninggal presiden Susilo Bambang Yudhoyono harga minyak dunia terus menerus turun sehingga berdampak pada DBH yang diterima Riau.

"Dulu harga 1 barel bisa 105 dolar, sekarang 60 dolar. 2016 malah lebih parah pernah 30 dolar per barel," kata Yan di acara Talkshow Suara Mahasiswa yang digelar oleh BEM UR, Sabtu (14/12/2019).

Sekarang sambung Yan, angka itu berada di 60-65 dolar per barel dan sudah disepakati oleh DPR RI.

Di samping itu, dalam beberapa tahun belakangan produksi minyak di Riau terus melemah, ditambah dengan anjloknya harga rupiah terhadap dolar sehingga pendapatan semakin menurun.

Solusinya, saat ini Pemprov Riau bersama dengan DPRD Riau tengah berupaya meningkatkan sektor-sektor pendapatan lain selain dari Migas ini.

"Jangan sampai nanti DBH yang terus menurun dan kita tidak bisa menggali DBH, kita pasti akan kewalahan. Makanya kami terus berdiskusi dengan DPRD Riau untuk mencari potensi lain," tambahnya.

Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor di mana dalam dua bulan ini Pemprov sudah melakukan pemutihan denda kendaraan bermotor.

Hasilnya, Pemprov Riau mendapatkan tambahan dana sekitar Rp 100 Miliar lebih karena tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya.

Selain itu, Yan juga mengajak DPRD Riau agar bisa memaksimalkan pembangunan yang tidak berasal dari APBD Riau. Yakni melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang beberapa tahun belakangan kurang maksimal.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan Kelapa Sawit di Riau atau biasa dikenal dengan DBH CPO.

Husaimi mengajak mahasiswa Riau untuk sama-sama mendorong perolehan DBH dari sektor CPO.

Saat ini, jelas Husaimi, sektor paling potensial Riau bukan lagi di Migas melainkan industri perkebunan sawit yang menghasilkan minyak CPO.

"DBH Migas kita menurun Rp600 miliar berkurang. Sekarang penghasilan CPO paling atas," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Riau ini.

DBH CPO, sambungnya, harus terus dilakukan karena selama ini Riau hanya mendapat 'buruknya' saja, seperti jalan yang rusak, lingkungan yang tercemar dan jalanan yang berlubang.

"Kalau tembakau bisa jadi DBH, kenapa CPO tidak? Makanya kami DPRD sangat berharap adik-adik juga 'speak up' terhadap desakan DBH CPO ini, ada potensi sampai Rp 5 T di sana," tutupnya.(*)