BANGAI.ID, DUMAI -- Masyarakat Kota Dumai mengeluhkan masih minimnya perekrutan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yang ada kota tersebut. 

Padahal, dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) diatur, setidaknya penerimaan pekerja lokal komposisinya adalah 70:30 dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar. 

Hal ini disampaikan masyarakat saat anggota DPRD Riau Sayed Junaidi Rizaldi (SJR) saat turun reses ke Kota Dumai, tepatnya di Gang Saudara, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Dumai, pada Sabtu (8/12/2018).

SJR yang juga merupakan putra Dumai dalam kesempatan itu menyampaikan, Perwako yang sudah dikeluarkan harus dijalankan dengan konsisten oleh Pemkot Dumai.

Aturan yang dibuat ditegaskannya agar dijalankan, dan bukan hanya sekedar dibuat sebagai koleksi Perwako saja. Karena itu, menurutnya juga harus ada kesepakatan yang dibuat antara Pemkot dan sejumlah pihak terkait lainnya, agar aturan itu berjalan. 

"Untuk merealisasikan itu, harus melakukan langkah sinergis dengan semua stakeholder yang ada di masyarakat. Jangan sampai Perwako itu dibuat tapi hanya menjadi pajangan semata," ujarnya. 

Selain masalah lapangan pekerjaan, masyarakat juga mengeluhkan masalah beasiswa. Seorang mahasiswi bernama Syarifah dari STT Dumai menyampaikan susahnya mendapatkan beasiswa baik di tingkat Pemkot maupun Pemprov Riau. 

Dikatakan SJR, untuk beasiswa seharusnya Pemkot Dumai harus bisa memprioritaskan anak-anak Dumai yang sedang kuliah. Karena mereka merupakan generasi masa depan. 

"Itu bisa dilakukan verifikasi dengan parameter yang sudah ada. Jangan beasiswa tersebut hanya sebagai lips service saja. Bgmanapun kita harus bisa memberikan pelayanan kepada rakyat karena kita sudah disumpah dengan Alquran untuk mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan golongan dan pribadi," ujarnya. 

Lain dari itu, masyarakat juga masih mengeluhkan sering terjadinya banjir, yang menjadi kendala besar, yang sampai saat ini sudah berpuluh tahun belum ada solusi signifikan, terutama di daerah Tanjung Palas.

Kemudian masalah honor yang sampai saat ini masih banyak yang belum diangkat, juga menjadi aspirasi masyarakat agar hak itu bisa dijembatani SJR kepada pihak pemerintah. (*)