BANGAI.ID, PEKANBARU -- Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Ahmad Hijazi membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Senin (4/3/2019).
Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan Sunaryo serta 30 orang anggota DPRD Riau lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Ahmad Hijazi saat membacakan jawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap LKPj Kepala Daerah tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah tahun 2014-2019 di DPRD Riau.
Dalam penyampaiannya, Hijazi menyebut Pemprov Riau sangat meapresiasi pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2018 serta LKPj AMJ kepala daerah 2014-2019. Termasuk atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan seluruh fraksi di DPRD Riau.
Kata dia, hal itu merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan. Hijazi kemudian memulai jawaban atas pandangan fraksi Golkar.
“Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulilah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang,” sebut Sekda.
Dalam upaya meningkatkan sektor pendapatan, lanjut Hijazi, pemerintah sependapat dengan diperlukannya langkah-langkah inovatif seperti pengelolaan taman hutan raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Ini berguna mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu andalan sektor yang tertuang dalam RPJPD Riau.
Saat ini, pemprov sendiri sudah melakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti samsat keliling, e-Pajak dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB). Tidak hanya sampai disitu, Sekda juga membacakan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi PDIP.
Terutama yang berkaitan dengan belanja daerah. Ia memaparkan, dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Proporsi penganggaran masing-masing kabupaten/kota sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota.
Foto: Suasana rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda mendengarkan jawaban
pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj kepala daerah tahun
2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah tahun 2014-2019, Senin (4/3/2019)/ist/*.
Ia kemudian menyampaikan bahwa tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. Namun di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan. Ini menjawab tanggapan fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu terkait adanya pergeseran penduduk miskin di Riau. Lebih lanjut, dia mengapresiasi atas perhatian Fraksi PDIP terkait akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah,” paparnya.
Soal pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang sempat menjadi sorotan fraksi PDIP, Hijazi mengatakan pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.
Setelah menjawab fraksi PDIP, Hijazi kemudian menanggapi pandangan dari Demokrat dan juga PAN. Dimana fraksi PAN sendiri sempat menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen.
“Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa,” sebutnya.
Selanjutnya, Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi Gerindra Sejahtera berkenaan dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Pemprov, dikatakan dia terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.
“Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),” pungkasnya. Terakhir, Ahmad Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura secara berurutan.
Setelah pembacaan jawaban atas pandangan umum fraksi oleh Sekda, DPRD Riau kemudian sepakat untuk membentuk panitia khusus (pansus). Dimana ada 19 orang anggota yang ditunjuk dari masing-masing fraksi. Dengan Ketua Pansus Karmila Sari dari partai golkar dan Mansyur HS dari PKS sebagai Wakil Ketua Pansus.
(adv)
Komentar Anda :
.jpeg)
.jpeg)
